Jakarta, 19 Oktober 2026 – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaporkan perkembangan kondisi perekonomian nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Perry menyampaikan bahwa inflasi nasional masih berada dalam kondisi terkendali meskipun perekonomian global menghadapi berbagai tantangan. Bank Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan moneter dan langkah stabilisasi pasar keuangan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu prioritas utama Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter. Stabilitas harga dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Bank Indonesia terus mencermati perkembangan harga berbagai komoditas, terutama bahan pangan dan energi yang dapat memengaruhi inflasi nasional. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi global turut menjadi perhatian karena berpotensi memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa di dalam negeri. Melalui koordinasi dengan pemerintah, bank sentral berupaya memastikan inflasi tetap bergerak dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, Perry juga memberikan perhatian terhadap perkembangan nilai tukar rupiah yang menghadapi tekanan dari dinamika pasar keuangan internasional. Perubahan kebijakan suku bunga negara maju, pergerakan dolar Amerika Serikat, serta ketidakpastian geopolitik menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang. Bank Indonesia menegaskan akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui intervensi di pasar valuta asing, baik pada transaksi spot maupun instrumen lainnya. Kebijakan stabilisasi juga diarahkan untuk menjaga kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Meski demikian, pergerakan rupiah tetap dipengaruhi mekanisme pasar serta perkembangan ekonomi domestik dan global.

Stabilitas nilai tukar menjadi perhatian penting karena memiliki hubungan erat dengan aktivitas perdagangan dan biaya produksi nasional. Pelemahan rupiah yang berlangsung tajam dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, barang modal, serta sejumlah kebutuhan industri. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga jual produk dan menambah tekanan inflasi apabila berlangsung secara berkepanjangan. Di sisi lain, pergerakan nilai tukar juga memengaruhi keputusan investasi serta aktivitas pembiayaan perusahaan yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Oleh karena itu, Bank Indonesia berupaya mengurangi gejolak berlebihan agar pelaku ekonomi dapat melakukan perencanaan dengan lebih baik. Kebijakan stabilisasi nilai tukar diharapkan mampu mendukung keberlanjutan aktivitas usaha dan menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

Selain membahas inflasi dan rupiah, koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah juga berkaitan dengan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki berbagai program pembangunan dan investasi yang membutuhkan dukungan kondisi makroekonomi stabil. Sementara itu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dan stabilitas sistem keuangan terpelihara. Kedua lembaga memiliki kewenangan berbeda, tetapi saling berkoordinasi dalam menghadapi berbagai risiko perekonomian. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras tanpa mengurangi independensi bank sentral. Dengan koordinasi yang baik, stabilitas ekonomi diharapkan tetap terjaga di tengah perubahan kondisi global.

Bank Indonesia juga terus memperhatikan perkembangan likuiditas perbankan dan penyaluran kredit kepada dunia usaha. Ketersediaan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi masyarakat. Namun, upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan tetap perlu mempertimbangkan risiko inflasi serta stabilitas sektor keuangan. Oleh sebab itu, kebijakan moneter dan makroprudensial dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian risiko. Perbankan diharapkan mampu mempertahankan fungsi intermediasi secara sehat dengan menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif. Kondisi sistem keuangan yang stabil menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di tengah ketidakpastian global, pemerintah dan Bank Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik. Perubahan harga komoditas internasional, ketegangan geopolitik, serta arah kebijakan moneter negara-negara besar dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar. Situasi tersebut membutuhkan respons kebijakan yang terukur agar gejolak eksternal tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia terus memantau perkembangan pasar keuangan dan menyesuaikan langkah stabilisasi berdasarkan kondisi yang terjadi. Pemerintah juga memiliki peran dalam menjaga pasokan barang, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan kelancaran distribusi komoditas penting. Kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Laporan Perry Warjiyo kepada Presiden Prabowo menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk mempertahankan stabilitas perekonomian nasional melalui pengendalian inflasi dan penjagaan nilai tukar rupiah. Meski tekanan eksternal masih berpotensi memengaruhi pasar keuangan, bank sentral memastikan kebijakan akan diarahkan untuk merespons perkembangan secara tepat. Koordinasi dengan pemerintah juga terus diperkuat agar berbagai langkah ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Stabilitas harga diharapkan mampu menjaga daya beli, sedangkan nilai tukar yang terkendali dapat mendukung kegiatan perdagangan dan investasi. Keberhasilan menjaga kedua indikator tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dengan kebijakan yang konsisten dan koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap perekonomian nasional tetap tangguh menghadapi tantangan hingga akhir 2026.