Jakarta, 8 September 2026 – Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras akan dilanjutkan hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli sekaligus ketahanan pangan masyarakat menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino. Perpanjangan program mencakup alokasi Oktober, November, dan Desember setelah bantuan periode sebelumnya berjalan hingga September. Setiap keluarga penerima tetap mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram per bulan sehingga total bantuan untuk tiga bulan mencapai 30 kilogram. Perum Bulog memastikan persediaan beras pemerintah dalam kondisi mencukupi untuk menjalankan penugasan tersebut. Pada awal September, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog dan gudang mitra tercatat sekitar 5,4 juta ton.

Keputusan melanjutkan bantuan beras merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai program bantuan untuk menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok hingga penghujung tahun. Bantuan pangan beras yang sebelumnya dialokasikan sampai September menjadi salah satu program yang diputuskan untuk diperpanjang. Pemerintah menilai keberlanjutan bantuan diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan harga pangan. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian produksi akibat kondisi cuaca.

Program untuk periode Oktober-Desember direncanakan menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Dengan alokasi 10 kilogram per keluarga setiap bulan, kebutuhan beras untuk menjalankan program selama tiga bulan mendekati satu juta ton. Penyaluran dapat dilakukan sekaligus sehingga masing-masing penerima memperoleh total 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan. Mekanisme rapel tersebut sebelumnya juga diterapkan dalam penyaluran bantuan periode Juli hingga September. Pemerintah berharap distribusi dalam jumlah besar dapat membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan perseroan siap menjalankan kembali penugasan pemerintah tersebut. Kesiapan tidak hanya mencakup jumlah beras yang tersedia, tetapi juga jaringan gudang dan distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Bulog akan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar bantuan dapat diterima masyarakat sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan. Ketepatan penerima juga menjadi perhatian karena program menggunakan basis data sosial ekonomi pemerintah. Dengan stok yang saat ini berada pada level tinggi, kebutuhan hampir satu juta ton untuk tiga bulan dinilai masih dapat dipenuhi.

Besarnya persediaan menjadi salah satu faktor yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk memperpanjang program hingga akhir tahun. Pada awal September 2026, stok beras di gudang Bulog dan gudang mitra berada di kisaran 5,4 juta ton. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan beras untuk bantuan Oktober hingga Desember yang diperkirakan mendekati satu juta ton. Namun, persediaan tersebut tidak hanya digunakan untuk bantuan pangan karena Bulog juga memiliki penugasan lain dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Pengelolaan stok karena itu tetap harus dilakukan secara terukur agar kebutuhan intervensi pasar dan cadangan pemerintah dapat berjalan bersamaan.

Sebelum perpanjangan tersebut diputuskan, Bulog sedang menjalankan penyaluran bantuan pangan untuk periode Juli-September 2026. Total penugasan pada periode tersebut mencapai sekitar 997.200 ton kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia. Hingga 5 September, realisasi distribusinya telah mencapai sekitar 30 persen dari keseluruhan penugasan. Pemerintah meminta proses tersebut terus dipercepat agar bantuan segera diterima masyarakat. Setiap penerima memperoleh hak sebanyak 10 kilogram per bulan atau 30 kilogram untuk keseluruhan periode tiga bulan.

Jika dihitung bersama sejumlah tahap sebelumnya, volume bantuan pangan beras yang disiapkan pemerintah sepanjang 2026 sudah mencapai jumlah yang cukup besar. Untuk periode Februari-Maret, pemerintah mengalokasikan sekitar 662.870 ton beras. Penambahan sekitar 997.200 ton untuk Juli-September membuat total alokasi sebelum program akhir tahun mencapai sekitar 1,66 juta ton. Perpanjangan Oktober-Desember berpotensi menambah kebutuhan hampir satu juta ton lagi. Tingginya volume tersebut memperlihatkan bantuan pangan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat ketika harga dan produksi menghadapi tekanan.

Perpanjangan bantuan juga berkaitan dengan upaya pemerintah menghadapi kemungkinan dampak El Nino dan musim kemarau yang lebih panjang terhadap produksi pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah masih menilai produksi dan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Meski demikian, langkah antisipasi tetap dilakukan sebelum tekanan terhadap pasokan semakin besar. Pemerintah memilih memperkuat distribusi beras kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pasokan ke pasar. Strategi tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok, kemampuan masyarakat membeli pangan, dan stabilitas harga di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, pemerintah memutuskan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP medium sebanyak satu juta ton. Tambahan tersebut akan disalurkan untuk memperkuat pasokan di pasar pada Oktober hingga Desember dan dapat dilanjutkan hingga memasuki periode panen berikutnya. Beras SPHP akan didistribusikan melalui berbagai saluran agar masyarakat memperoleh pilihan beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Operasi pasar juga akan diperbesar apabila dibutuhkan untuk meredam tekanan harga. Dengan demikian, intervensi tidak hanya menyasar penerima bantuan, tetapi juga konsumen yang membeli beras secara langsung di pasar.

Pemerintah juga perlu menjaga kualitas beras yang tersimpan dalam jumlah besar. Sekitar 380 ribu ton beras Bulog yang mengalami penurunan mutu direncanakan dialihkan untuk kebutuhan hilirisasi menjadi tepung beras. Kebijakan tersebut dilakukan agar stok yang tidak lagi sesuai untuk konsumsi langsung tetap memiliki nilai ekonomi sekaligus dapat menggantikan sebagian kebutuhan bahan baku industri. Pemerintah pada saat yang sama menghentikan impor beras pecah atau menir dan mengarahkan kebutuhan tersebut menggunakan pasokan domestik. Pengelolaan umur dan kualitas stok menjadi semakin penting ketika cadangan pemerintah berada pada level tinggi.

Dengan stok sekitar 5,4 juta ton pada awal September, pemerintah menilai persediaan beras masih memadai untuk mendukung bantuan pangan hingga Desember sekaligus menjalankan program stabilisasi pasar. Namun, kondisi tersebut tetap akan dipantau karena produksi pada akhir tahun dapat dipengaruhi musim kemarau dan El Nino. Perpanjangan bantuan 10 kilogram per bulan kepada sekitar 33,2 juta keluarga menjadi salah satu bentuk penggunaan cadangan untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Penambahan satu juta ton SPHP juga disiapkan untuk memperkuat pasokan di tingkat pasar dan menahan tekanan harga. Kombinasi stok yang besar, percepatan distribusi, bantuan pangan, dan operasi pasar diharapkan membuat kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi hingga memasuki musim panen berikutnya.