Jakarta, 11 Mei 2026 – Pemerintah Iran dilaporkan bersikap keras terhadap sejumlah persyaratan perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Teheran disebut menganggap tuntutan tersebut tidak penting dan menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan politik maupun militer dari Washington.

Penolakan itu muncul setelah Amerika Serikat mengajukan proposal perdamaian yang mencakup pembatasan program nuklir Iran, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, serta sejumlah syarat keamanan lainnya. Namun Iran menilai proposal tersebut terlalu berat sebelah dan tidak menghormati kedaulatan negaranya.

Media pemerintah Iran bahkan menyebut tuntutan Washington sebagai bentuk “keserakahan politik” yang tidak bisa diterima. Teheran menegaskan bahwa keputusan terkait perang, keamanan regional, dan program nuklir akan ditentukan berdasarkan kepentingan nasional Iran sendiri, bukan tekanan negara lain.

Di sisi lain, Donald Trump merespons proposal balasan Iran dengan nada keras. Ia menyebut jawaban Iran sebagai “totally unacceptable” atau sama sekali tidak dapat diterima. Pemerintah AS tetap bersikeras bahwa pembatasan program nuklir Iran menjadi syarat utama dalam setiap kesepakatan damai.

Ketegangan kedua negara turut memengaruhi situasi kawasan Timur Tengah, terutama di sekitar Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi minyak dunia. Konflik berkepanjangan dan ancaman gangguan pelayaran membuat harga minyak global kembali mengalami kenaikan tajam dalam beberapa hari terakhir.

Iran juga meminta pencabutan sanksi ekonomi, penghentian blokade laut, serta jaminan tidak adanya serangan lanjutan sebagai bagian dari tuntutan mereka dalam negosiasi. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda kedua pihak akan mencapai titik temu dalam waktu dekat.

Pengamat internasional menilai perang pernyataan antara Washington dan Teheran menunjukkan negosiasi masih berada dalam fase sangat sensitif. Banyak pihak khawatir kegagalan diplomasi dapat memicu eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan Timur Tengah.

Meski situasi terus memanas, komunitas internasional tetap mendorong kedua negara untuk membuka jalur dialog dan menghindari langkah militer yang dapat memperburuk stabilitas global, terutama di sektor energi dan keamanan kawasan.