Jakarta, 29 September 2026 –

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan dirinya bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait akan turun langsung ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Oktober 2026. Mereka akan mengambil peran layaknya pramuniaga dengan melayani masyarakat sekaligus melihat langsung operasional koperasi. Langkah tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya pengoperasian KDKMP secara bertahap. Pemerintah menargetkan kegiatan di lapangan dapat menjadi sarana evaluasi terhadap kesiapan koperasi.

Zulhas mengatakan kegiatan turun langsung tersebut direncanakan mulai sekitar pertengahan Oktober. Para pejabat akan melihat proses pelayanan, ketersediaan barang, hingga aktivitas transaksi yang berlangsung di koperasi. Kehadiran menteri sebagai “pramuniaga” bukan berarti mereka mengambil alih tugas pengelola, melainkan menjadi bagian dari pemantauan tahap awal operasional. Pemerintah ingin mengetahui secara langsung persoalan yang muncul ketika koperasi mulai melayani masyarakat.

Sebelum agenda tersebut, pemerintah menargetkan KDKMP mulai beroperasi secara bertahap pada 1 Oktober 2026. PT Agrinas Pangan Nusantara telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra BUMN untuk mendukung operasional koperasi. Pemerintah selanjutnya menjadwalkan evaluasi tahap awal pada 7 Oktober dengan melibatkan para deputi dan perwakilan direksi BUMN terkait. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar untuk melihat kesiapan koperasi sebelum pengoperasian diperluas.

Dari sisi sumber daya manusia, manajer KDKMP juga dipersiapkan untuk mulai aktif di lokasi penugasan masing-masing pada awal Oktober. Proses penempatan sebelumnya memasuki tahapan konfirmasi kesediaan melalui offering letter. Kehadiran manajer menjadi bagian penting karena mereka akan bertanggung jawab menjalankan kegiatan usaha dan memastikan koperasi dapat beroperasi sesuai model bisnis yang disiapkan. Pemerintah juga harus memastikan koordinasi antara manajer, pengurus koperasi, BUMN, serta pemerintah daerah berjalan efektif.

KDKMP dirancang pemerintah tidak hanya sebagai tempat penjualan barang kebutuhan masyarakat. Koperasi tersebut diarahkan menjadi infrastruktur distribusi berbagai barang bersubsidi dan program pemerintah sekaligus berperan sebagai offtaker hasil produksi masyarakat desa. Zulhas sebelumnya menyebut hasil pertanian dapat diserap melalui koperasi untuk kemudian dihubungkan dengan jaringan distribusi yang lebih luas. Pemerintah juga merancang pemanfaatan koperasi untuk mendukung penyaluran sejumlah bantuan kepada masyarakat.

Pemerintah menegaskan keberadaan KDKMP tidak ditujukan untuk menggantikan atau mematikan warung dan usaha mikro di desa. Zulhas menyebut koperasi bukan dirancang sebagai supermarket yang bersaing langsung dengan pedagang kecil, tetapi sebagai infrastruktur yang dapat melengkapi kegiatan ekonomi setempat. Salah satu fungsi yang didorong adalah membantu petani memperoleh akses pasar dan harga yang sesuai kebijakan pemerintah melalui kerja sama dengan lembaga seperti Bulog. Pelaksanaan model tersebut tetap akan bergantung pada kesiapan dan karakter ekonomi masing-masing daerah.

Keterlibatan Zulhas dan para pejabat pada tahap awal nantinya menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan konsep tersebut benar-benar berjalan di lapangan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan kementerian dan lembaga memberikan dukungan terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai infrastruktur ekonomi masyarakat. Setelah pembangunan fisik dan penempatan pengelola, tantangan berikutnya adalah memastikan pasokan, transaksi, tata kelola, serta manfaat ekonomi koperasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Evaluasi selama Oktober akan menjadi salah satu tahapan untuk mengukur kesiapan tersebut sebelum operasional KDKMP diperluas.