Jakarta, 28 Agustus 2026 – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyalurkan bantuan sebesar Rp200 juta untuk mempercepat rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ikhtiar di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengalami kerusakan akibat gempa pada 15 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara setelah meninjau langsung kondisi bangunan madrasah. Selain bantuan untuk perbaikan fasilitas, Kementrans turut memberikan kebutuhan pokok bagi warga sekolah selama masa pemulihan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kegiatan belajar mengajar sekaligus memastikan para siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang aman dan layak.

Gempa yang mengguncang NTT menyebabkan sejumlah bagian bangunan MI Al-Ikhtiar mengalami kerusakan. Beberapa dinding dilaporkan mengalami retakan, sementara sebagian bangunan madrasah roboh sehingga kegiatan pembelajaran belum dapat berjalan seperti kondisi normal. Kerusakan fasilitas pendidikan menjadi persoalan penting karena sekolah merupakan tempat utama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan sekaligus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi pascabencana, keberadaan ruang belajar yang aman juga diperlukan untuk membantu mengembalikan rutinitas anak-anak setelah mengalami situasi yang mengganggu kehidupan mereka.

Menteri Transmigrasi menilai pemulihan fasilitas pendidikan tidak dapat ditunda terlalu lama karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan masa depan anak-anak. Rehabilitasi tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga memastikan siswa, guru, serta orang tua memiliki kembali rasa aman ketika kegiatan sekolah berlangsung. Kondisi bangunan yang mengalami kerusakan perlu ditangani dengan memperhatikan tingkat kerusakan dan aspek keselamatan agar ruang kelas yang digunakan nantinya benar-benar memenuhi kebutuhan warga sekolah. Pemerintah berharap proses tersebut dapat dilakukan secara bertahap namun tetap mengutamakan kecepatan.

MI Al-Ikhtiar berada di bawah naungan Kementerian Agama sehingga Kementrans melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat dalam proses rehabilitasi. Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi tumpang tindih program. Pemerintah ingin memastikan setiap dukungan yang masuk dapat diarahkan kepada bagian yang paling membutuhkan, terutama fasilitas yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar. Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sehingga hasil perbaikan dapat segera dimanfaatkan oleh siswa dan tenaga pendidik.

Dalam penanganan pascabencana, pemerintah juga berupaya menghindari persoalan kewenangan antarlembaga menjadi hambatan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Kerusakan akibat bencana sering kali mencakup berbagai sektor sekaligus, mulai dari rumah warga, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, layanan kesehatan, hingga infrastruktur umum. Karena itu, koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga terkait menjadi penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara menyeluruh. Bantuan kepada MI Al-Ikhtiar menjadi salah satu contoh pendekatan tersebut karena pemulihan sekolah membutuhkan kerja sama meskipun pengelolaannya berada di bawah lembaga pemerintah yang berbeda.

Gempa 15 Agustus 2026 juga berdampak pada sejumlah kawasan transmigrasi di NTT. Terdapat 13 satuan permukiman yang terdampak dan tersebar di beberapa wilayah, yakni Maukaro di Kabupaten Ende, Mbai di Kabupaten Nagekeo, Bajawa di Kabupaten Ngada, serta Komodo dan Sano Nggoang di Kabupaten Manggarai Barat. Secara keseluruhan, sekitar 1.043 kepala keluarga terdampak dan sebanyak 1.536 rumah mengalami kerusakan. Data tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascagempa membutuhkan penanganan yang luas, bukan hanya terhadap satu fasilitas, tetapi juga terhadap tempat tinggal dan sarana publik yang digunakan masyarakat.

Pada masa tanggap darurat, Kementrans sebelumnya telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar warga ketika kondisi kehidupan mereka belum kembali normal. Setelah memasuki tahap pemulihan, perhatian kemudian mulai diarahkan pada rehabilitasi rumah serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan secara lebih rinci agar bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah dan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat.

Pemulihan sekolah memiliki arti penting karena kegiatan pendidikan dapat membantu anak-anak kembali menjalani rutinitas setelah bencana. Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar, tetapi juga menjadi ruang bagi anak untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan lingkungan sosialnya. Ketika fasilitas pendidikan rusak, kegiatan belajar dapat terganggu dan anak-anak berisiko kehilangan ruang yang mendukung proses pemulihan psikologis mereka. Karena itu, perbaikan ruang kelas dan fasilitas pendukung perlu dilakukan bersamaan dengan upaya memastikan proses pembelajaran tetap dapat berlangsung selama rehabilitasi belum selesai.

Selain memperbaiki bangunan, proses rehabilitasi pascagempa juga perlu memperhatikan aspek ketahanan terhadap risiko bencana. Bangunan yang diperbaiki atau dibangun kembali di wilayah rawan gempa perlu mempertimbangkan standar keselamatan dan kondisi lingkungan setempat. Hal tersebut penting agar fasilitas pendidikan tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik apabila terjadi guncangan di masa mendatang. Penguatan aspek keselamatan menjadi bagian dari pembelajaran dari bencana sebelumnya sehingga pembangunan kembali dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi siswa dan tenaga pendidik.

Kementrans berharap bantuan rehabilitasi tersebut dapat mempercepat kembalinya kegiatan belajar mengajar di MI Al-Ikhtiar. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memastikan proses pemulihan masyarakat terdampak gempa berjalan secara bertahap. Penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan fasilitas, tempat tinggal, kegiatan pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan dukungan lintas lembaga serta perhatian terhadap kebutuhan warga di lapangan, proses rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan kondisi masyarakat secara perlahan sekaligus membantu anak-anak kembali memperoleh ruang belajar yang aman dan nyaman.