Jakarta, 11 September 2026 – Pentagon kembali menghadapi persoalan serius terkait kebocoran informasi sensitif setelah sejumlah laporan internal mengenai kondisi militer Amerika Serikat muncul ke publik. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth merespons dengan memperluas penyelidikan untuk mencari pihak yang diduga memberikan informasi kepada media. Sekitar 50 personel yang bekerja di lingkungan Joint Staff, terdiri atas pejabat militer dan pegawai sipil, dilaporkan menjalani pemeriksaan poligraf pada Agustus 2026. Langkah tersebut tergolong tidak biasa karena pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah orang yang bekerja cukup dekat dengan pusat pengambilan keputusan militer AS. Informasi yang menjadi perhatian antara lain berkaitan dengan kondisi persediaan persenjataan dan isu sensitif mengenai operasi militer Amerika. Pentagon menyatakan perlindungan informasi rahasia merupakan bagian penting dari keamanan nasional, sementara luasnya penyelidikan justru memunculkan pertanyaan mengenai kondisi internal lembaga pertahanan tersebut.
Persoalan tersebut sebenarnya bukan muncul secara tiba-tiba. Pentagon telah menghadapi serangkaian kontroversi mengenai informasi internal sejak awal masa kepemimpinan Hegseth, termasuk penyelidikan terhadap dugaan pengungkapan informasi keamanan nasional tanpa izin. Pada Maret 2025, lembaga intelijen dan penegakan hukum Departemen Pertahanan bahkan mengumumkan penyelidikan yang dapat mencakup penggunaan pemeriksaan poligraf. Situasi kemudian berkembang sepanjang 2026 ketika informasi mengenai persoalan internal militer kembali muncul melalui pemberitaan. Pemerintah AS meningkatkan tekanan untuk mengetahui dari mana informasi tersebut berasal dan siapa saja yang memiliki akses terhadap materi sensitif. Perburuan terhadap sumber kebocoran akhirnya berkembang menjadi salah satu persoalan internal terbesar di Pentagon.
Salah satu isu yang membuat penyelidikan semakin sensitif adalah informasi mengenai persediaan senjata Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi tekanan terkait kemampuan industri pertahanan meningkatkan produksi amunisi ketika kebutuhan militer meningkat. Pada saat bersamaan, laporan mengenai menipisnya persediaan sejumlah jenis persenjataan menjadi perhatian publik dan anggota parlemen. Informasi semacam itu dianggap sangat sensitif karena dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan serta keterbatasan militer Amerika kepada negara lain. Pentagon karena itu berkepentingan mengetahui apakah informasi yang muncul berasal dari dokumen rahasia, percakapan internal, atau sumber yang sebenarnya tidak memiliki klasifikasi tinggi. Perbedaan tersebut penting karena tidak semua informasi yang membuat pemerintah tidak nyaman otomatis merupakan informasi rahasia.
Pemeriksaan poligraf terhadap puluhan anggota Joint Staff kemudian menjadi bagian paling kontroversial dari penyelidikan. Tes tersebut digunakan untuk menanyakan apakah seseorang pernah memberikan informasi tertentu kepada wartawan atau mengetahui siapa yang melakukannya. Penggunaan poligraf sebenarnya bukan hal baru di lingkungan keamanan nasional Amerika Serikat, terutama terhadap personel yang memegang izin akses rahasia. Namun, pelaksanaan secara luas terhadap puluhan orang dalam satu organisasi senior dinilai tidak lazim. Sejumlah pengamat dan mantan pejabat militer mempertanyakan apakah pendekatan tersebut efektif menemukan sumber kebocoran atau justru menciptakan ketakutan di lingkungan kerja. Kontroversi semakin besar karena rincian mengenai pelaksanaan penyelidikan kebocoran itu sendiri kemudian ikut muncul ke media.
Situasi tersebut menciptakan ironi tersendiri bagi Pentagon. Ketika lembaga itu sedang berusaha mengetahui siapa yang membocorkan informasi, publik justru mendapatkan informasi mengenai jumlah orang yang diperiksa, metode yang digunakan, dan ruang lingkup penyelidikannya. Artinya, kebocoran tidak berhenti meskipun pengawasan internal diperketat. Kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan tertentu, meskipun motif setiap sumber tidak dapat disamakan tanpa bukti. Sebagian kebocoran mungkin berkaitan dengan perselisihan kebijakan, sementara lainnya dapat berasal dari kekhawatiran mengenai keputusan pemerintah atau sekadar pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan. Penyidik harus membedakan berbagai kemungkinan tersebut sebelum menentukan apakah sebuah tindakan dapat diproses secara hukum.
Hubungan Pentagon dengan media juga berada dalam tekanan selama periode tersebut. Pemerintahan Hegseth mengambil pendekatan lebih ketat terhadap akses wartawan dan distribusi informasi dari lingkungan Departemen Pertahanan. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebutuhan menjaga rahasia militer dan hak publik mengetahui bagaimana institusi pertahanan menjalankan kebijakannya. Ketegangan bahkan merambah media militer Stars and Stripes setelah tiga stafnya berselisih dengan Pentagon mengenai independensi editorial dan kemudian menghadapi pemecatan. Sengketa tersebut masuk ke pengadilan federal, yang pada awal September menolak permintaan untuk sementara menghentikan pemecatan mereka.
Persoalan kebocoran informasi memiliki dimensi hukum yang berbeda dengan kritik biasa terhadap pemerintah. Pegawai yang memiliki akses terhadap dokumen rahasia terikat aturan ketat mengenai penyimpanan dan penyebaran materi tersebut. Memberikan informasi pertahanan yang diklasifikasikan kepada pihak yang tidak memiliki izin dapat menghasilkan konsekuensi pidana. Pemerintah AS bahkan menangani perkara terpisah terhadap kontraktor Pentagon Aurelio Luis Perez-Lugones yang dituduh menyimpan informasi pertahanan nasional secara tidak sah. Kasus semacam itu menunjukkan pemerintah memiliki instrumen hukum untuk menangani kebocoran apabila dapat dibuktikan bahwa informasi yang diberikan memang dilindungi dan pelaku mengetahui kewajibannya menjaga materi tersebut. Namun, pembuktian tetap membutuhkan proses hukum dan tidak dapat hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan internal.
Di sisi lain, penyelidikan yang terlalu luas membawa risiko terhadap hubungan antara pimpinan Pentagon dan personel profesional di bawahnya. Organisasi militer membutuhkan disiplin dan perlindungan informasi, tetapi juga bergantung pada kemampuan pejabat memberikan analisis secara terbuka kepada atasannya. Apabila personel merasa setiap perbedaan pandangan dapat membuat mereka dicurigai sebagai sumber kebocoran, proses pengambilan keputusan dapat terpengaruh. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika Pentagon sedang menghadapi berbagai persoalan strategis, termasuk kebutuhan produksi amunisi dan perubahan kepemimpinan pada sejumlah posisi. Gedung Putih sendiri pada awal September dilaporkan mempertimbangkan kandidat yang berpotensi menggantikan Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg, meskipun Pentagon membantah adanya rencana pergantian.
Perburuan terhadap pembocor informasi juga menunjukkan persoalan yang lebih besar mengenai bagaimana pemerintah membedakan kerahasiaan dengan akuntabilitas. Informasi mengenai rencana operasi, kemampuan senjata, posisi pasukan, maupun data intelijen jelas dapat membahayakan personel apabila dipublikasikan. Namun, informasi mengenai kegagalan kebijakan atau persoalan manajemen pemerintah dapat memiliki kepentingan publik yang berbeda. Karena itu, setiap kasus perlu dinilai berdasarkan sifat informasi yang dibocorkan, klasifikasinya, serta dampak yang ditimbulkan. Pemerintah memiliki kewajiban menjaga rahasia keamanan nasional, sementara pers tetap menjalankan fungsi mengawasi lembaga negara. Ketegangan antara kedua kepentingan tersebut telah menjadi persoalan berulang dalam sejarah politik Amerika.
Di balik kebocoran informasi Pentagon, persoalan sebenarnya karena itu lebih kompleks daripada sekadar mencari satu orang yang memberikan dokumen kepada wartawan. Penyelidikan saat ini berlangsung ketika hubungan internal Pentagon berada di bawah tekanan dan pemerintah berusaha memperketat pengendalian informasi. Pemeriksaan poligraf terhadap sekitar 50 personel menunjukkan seberapa serius kepemimpinan Departemen Pertahanan memandang persoalan tersebut, tetapi juga memunculkan kritik mengenai skala metode yang digunakan. Ironisnya, rincian mengenai operasi pencarian pembocor tersebut kemudian ikut bocor dan menjadi konsumsi publik. Hingga kini belum ada pengumuman bahwa rangkaian pemeriksaan itu telah menghasilkan identifikasi definitif terhadap satu sumber utama. Persoalan tersebut pada akhirnya menjadi ujian bagi Pentagon untuk menjaga informasi yang benar-benar sensitif tanpa merusak kepercayaan internal dan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan demokratis.





