Jakarta, 17 September 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027 dengan porsi terbesar diarahkan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menjelaskan anggaran tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja lembaganya untuk memastikan keberlanjutan program pemenuhan gizi nasional. Dari total anggaran BGN, sebesar Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, sedangkan sekitar Rp7,33 triliun digunakan untuk Program Dukungan Manajemen. Di dalam anggaran pemenuhan gizi tersebut, dana khusus MBG mencapai sekitar Rp232,50 triliun. Jumlah itu setara dengan 99,84 persen dari keseluruhan anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional. Besarnya porsi tersebut menunjukkan MBG tetap menjadi kegiatan utama BGN pada 2027.

Anggaran BGN 2027 mengalami penyesuaian dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya berada pada kisaran Rp270,20 triliun. Dalam proses penyusunan anggaran, dilakukan efisiensi sekitar Rp30 triliun sehingga pagu yang menjadi dasar rencana kerja turun menjadi Rp240,20 triliun. Penyesuaian terutama dilakukan terhadap komponen bantuan pemerintah untuk pelaksanaan MBG. Meski terjadi pengurangan anggaran, BGN menyatakan target penerima manfaat yang telah disusun tetap dipertahankan. Lembaga tersebut karena itu harus melakukan optimalisasi agar program dapat menjangkau kelompok sasaran dengan dana yang tersedia. Efisiensi penggunaan anggaran dan penguatan tata kelola menjadi faktor penting agar pengurangan pagu tidak mengurangi kualitas layanan pemenuhan gizi.

BGN menargetkan MBG pada 2027 dapat menjangkau sebanyak 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 60,60 juta merupakan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Kelompok tersebut mencakup anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan sederajat, sekolah luar biasa, hingga santri yang masuk dalam sasaran program. Selain peserta didik, sekitar 11,87 juta penerima berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Cakupan tersebut membuat MBG menjadi salah satu program pemerintah dengan jumlah penerima manfaat terbesar. Skala pelaksanaan yang luas sekaligus menuntut sistem distribusi, pendataan, pengawasan, dan pengendalian mutu yang dapat berjalan konsisten di berbagai daerah.

Dari sisi fungsi anggaran, sekitar Rp198,96 triliun diarahkan untuk penyediaan makanan bagi kelompok peserta didik. Sementara itu, sekitar Rp33,54 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Komposisi tersebut disusun berdasarkan jumlah sasaran serta kebutuhan pelaksanaan program sepanjang tahun anggaran. Penyaluran makanan dalam skala puluhan juta penerima setiap hari membutuhkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai unit pelaksana di lapangan. BGN juga harus memastikan bahan pangan tersedia secara berkelanjutan dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Karena itu, pengelolaan rantai pasok menjadi salah satu bagian penting yang menentukan keberhasilan program pada 2027.

Di luar anggaran langsung MBG, BGN menyediakan sekitar Rp373,30 miliar untuk kegiatan teknis non-MBG dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional. Jumlah tersebut hanya sekitar 0,16 persen dari keseluruhan anggaran program pemenuhan gizi. Dana itu antara lain digunakan untuk mendukung standardisasi SPPG, peningkatan kapasitas petugas, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pendukung tersebut memiliki peran penting karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan. Keamanan pangan, kandungan gizi, kebersihan proses produksi, hingga ketepatan penerima menjadi bagian dari kualitas layanan yang harus dijaga. Dengan jumlah penerima yang sangat besar, kelemahan pada salah satu tahapan dapat memberikan dampak luas sehingga sistem pengawasan perlu berjalan sejak pengadaan bahan hingga makanan diterima masyarakat.

Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi sekitar Rp7,33 triliun atau sekitar 3,05 persen dari keseluruhan anggaran BGN. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional organisasi, termasuk kebutuhan pegawai dan berbagai fungsi administrasi yang diperlukan dalam menjalankan program. BGN juga membutuhkan sistem informasi yang mampu mengelola data penerima manfaat secara akurat karena program dilaksanakan secara nasional. Integrasi data menjadi penting untuk mengurangi risiko penerima ganda maupun masyarakat sasaran yang belum terjangkau. Selain itu, sistem informasi dapat digunakan untuk memantau aktivitas SPPG, distribusi makanan, dan perkembangan pelaksanaan program dari daerah. Penguatan administrasi dan teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Besarnya anggaran tersebut turut menjadi perhatian Komisi IX DPR RI dalam pembahasan rencana kerja BGN. DPR menekankan pentingnya konsistensi dalam menentukan jumlah penerima manfaat sekaligus transparansi mengenai biaya untuk setiap penerima. Kesiapan SPPG, keamanan pangan, validitas data penerima, serta keberadaan jejak audit juga menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam pengawasan anggaran. Dengan nilai program yang sangat besar, mekanisme pertanggungjawaban diperlukan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga perlu menjangkau pelaksanaan di daerah karena sebagian besar aktivitas MBG berlangsung melalui jaringan pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah. Evaluasi secara berkala dapat digunakan untuk mengetahui apakah target penerima, kualitas makanan, dan efektivitas penggunaan anggaran telah berjalan sesuai rencana.

Pelaksanaan MBG dalam skala besar juga memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi di tingkat daerah. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar berpotensi melibatkan petani, peternak, nelayan, distributor, usaha pangan, hingga pelaku UMKM yang berada di sekitar SPPG. Apabila rantai pasok dapat dibangun dengan melibatkan produsen lokal secara efektif, perputaran anggaran program dapat memberikan dampak ekonomi tambahan selain tujuan utamanya meningkatkan pemenuhan gizi. Namun, keterlibatan pemasok tetap membutuhkan standar yang jelas agar kualitas dan keamanan bahan pangan terjaga. Kepastian pasokan juga diperlukan untuk menghindari gangguan pelayanan ketika harga atau ketersediaan bahan pangan mengalami perubahan. Karena itu, koordinasi antara BGN, pemerintah daerah, SPPG, dan pemasok menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan program.

Dengan pagu Rp240,20 triliun pada 2027, BGN menghadapi tugas besar untuk memastikan anggaran yang didominasi program MBG menghasilkan manfaat sesuai sasaran. Sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dari Program Pemenuhan Gizi Nasional akan digunakan untuk MBG, sementara target penerimanya mencapai lebih dari 72,46 juta orang. Efisiensi sekitar Rp30 triliun dari pagu sebelumnya membuat pengelolaan program harus semakin memperhatikan ketepatan penggunaan dana tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Selain penyediaan makanan, perhatian juga diarahkan pada keamanan pangan, kesiapan SPPG, validitas data, pengawasan, serta penguatan rantai pasok. Besarnya anggaran membuat transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program sepanjang 2027. Keberhasilan MBG nantinya tidak hanya akan dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari ketepatan penerima, kualitas gizi, keamanan pangan, serta kemampuan program memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.